Realita di daerah belakangan ini telah terjadi pemekaran dimana-mana. Pemekaran terjadi atas dasar kekecewaan segelintir orang akibat tidak lulus dalam seleksi pimpinan daerah (Bupati dan Gubernur) dan juga karena tidak di lantiknya suatu jabatan di daerah tertentu, sehingga kekecewaan oknum tersebut di lampiaskan melalui mengemis pemekaran di jakarta.
Pemekaran tersebut sedang unggul di beberapa tempat namun paling marak di propinsi papua dan papua barat, hingga sampai ke dusun-dusun pelosok bumi cenderawasihpun sedang berlomba-lomba ke jakarta untuk minta pemekaran baik itu pemekaran propinsi maupun kabupaten.
Dengan hadirnya pemekaran tersebut banyak hal yang terjadi kesenjangan dalam implementasinya. Baik itu penerapan aturan serta implementasi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Surat keputusan yang di buat dari pemerintah pusat lebih cenderung ke kepentingan rakyat lokal namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang di maksud.
Contoh kasus, dengan hadirnya pemekaran di daerah Papua terjadi petak-petak berdasarkan wilayah pemerintahan. Padahal, papua sebelum ada pemekaran, hubungan kekerabatan antara Orang Papua sangat erat dan saling mengenal satu sama lainnya. Selain itu, pemekaran juga membawa dampak yang sangat buruk sehingga terjadi pertumpahan darah di masa pesta demokrasi. Orang menganggap bahwa pertumpahan darah terjadi karena akibat dari pemilukada. Namun, Kami tidak bisa menyatakan pernyataan itu secara tegas karena, pemilukada lahir karena adanya pemekaran atau pemilukada biangnya pemekaran.
Salah satu contoh kasus lain juga, setiap kabupaten di tanah papua yang sudah definitif maupun masih status karateker tempat-tempat penting sedang di duduki oleh orang-orang non-pribumi. Sedangkan, orang asli papua kerjanya sebagai bawahan atau staf. Padahal, secara kenyataan orang papua juga sudah mampu memimpin dan mengatur pada badan atau instansi tertentu.
Penganguran Orang Asli Papua sedang meningkat, banyak ijasah sarjana sedang busuk di sudut rumah. Karena, setiap penerimaan tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) Maupun Swasta prioritas utama bukan orang asli papua Melainkan prioritas dalam penerimaan (PNS maupun pegawai SWASTA red) adalah prioritas utama orang non-pribumi.
Dengan memperhatikan hal ini kita simpulkan bahwa, pemekaran tersebut salah satu pendekatan marginal dengan secara sengaja yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap orang asli papua secara tersistem dan terstruktur. Agar, orang papua suatu ketika tertransisi di atas negerinya sendiri.
Pemekaran tersebut sedang unggul di beberapa tempat namun paling marak di propinsi papua dan papua barat, hingga sampai ke dusun-dusun pelosok bumi cenderawasihpun sedang berlomba-lomba ke jakarta untuk minta pemekaran baik itu pemekaran propinsi maupun kabupaten.
Dengan hadirnya pemekaran tersebut banyak hal yang terjadi kesenjangan dalam implementasinya. Baik itu penerapan aturan serta implementasi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Surat keputusan yang di buat dari pemerintah pusat lebih cenderung ke kepentingan rakyat lokal namun, pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang di maksud.
Contoh kasus, dengan hadirnya pemekaran di daerah Papua terjadi petak-petak berdasarkan wilayah pemerintahan. Padahal, papua sebelum ada pemekaran, hubungan kekerabatan antara Orang Papua sangat erat dan saling mengenal satu sama lainnya. Selain itu, pemekaran juga membawa dampak yang sangat buruk sehingga terjadi pertumpahan darah di masa pesta demokrasi. Orang menganggap bahwa pertumpahan darah terjadi karena akibat dari pemilukada. Namun, Kami tidak bisa menyatakan pernyataan itu secara tegas karena, pemilukada lahir karena adanya pemekaran atau pemilukada biangnya pemekaran.
Salah satu contoh kasus lain juga, setiap kabupaten di tanah papua yang sudah definitif maupun masih status karateker tempat-tempat penting sedang di duduki oleh orang-orang non-pribumi. Sedangkan, orang asli papua kerjanya sebagai bawahan atau staf. Padahal, secara kenyataan orang papua juga sudah mampu memimpin dan mengatur pada badan atau instansi tertentu.
Penganguran Orang Asli Papua sedang meningkat, banyak ijasah sarjana sedang busuk di sudut rumah. Karena, setiap penerimaan tes Pegawai Negeri Sipil (PNS) Maupun Swasta prioritas utama bukan orang asli papua Melainkan prioritas dalam penerimaan (PNS maupun pegawai SWASTA red) adalah prioritas utama orang non-pribumi.
Dengan memperhatikan hal ini kita simpulkan bahwa, pemekaran tersebut salah satu pendekatan marginal dengan secara sengaja yang di lakukan oleh pemerintah pusat terhadap orang asli papua secara tersistem dan terstruktur. Agar, orang papua suatu ketika tertransisi di atas negerinya sendiri.
0 komentar
Posting Komentar