Hidup adalah Perjuangan. Berjuanglah sesuai dengan kamampuan yang Tuhan berikan kepada Kita
yu

10.24.2008

KEMAJUAN INFRASTRUKTUR DI PAPUA ADAKAH KETERLIBATAN MASYARAKAT…???

Oleh Madai

Otonomi khusus telah hadir dikalangan masyarakat Papua tujuh tahun yang silam, di samping itu melalui arus tersebut telah membawa efek – efek baik dan buruk yang bisa mengakibatkan dampak yang sangat serius dalam kemajuan pengembangan dan pembangunan di lingkungan setempat sehingga arus tersebut mengalir dengan drastis di kalangan masyarakat, Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara benar, jelas, dan tegas sejak awal karena telah terbentuk berbagai pemahaman /persepsi yang berbeda-beda bahkan negatif mengenai Otonomi Khusus di kalangan rakyat PapuaPengalaman pahit yang dialami oleh rakyat Papua dalam masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, yang juga memperlakukan daerah Papua sebagai suatu daerah otonomi, telah membuat rakyat Papua sudah tidak percaya lagi terhadap Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah RI..

Untuk menjawab pertanyaan yang terterah pada topik di atas kita butuh kajian yang sangat serius, lagi pula perlu melibatkan berbagai bentuk komponen atau melibatkan orang yang berkompoten dalam ilmu yang dia tekuni karena perpekstif ilmu pengetahuan individu sangat berbeda tanggapan dan pemahamannya, mengapa saya tulis melibat dari berbagai elemen, karena dalam ilmu yang saya tekuni ( Planologi ), disana ia membahas berbagai macam bentuk tipologi masyarakat, baik itu dari masyarakat desa swakarya, swadaya, swasembada sampai pada masyarakat perkotaan dan hingga fenomena kehidupan masyarakat di lingkungan perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda.

Analisis melalui ilmu yang saya tekuni yaitu planologi ( jangan fikir kalau saya ahli planner gitu loh...) keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam suatu daerah itu sangat di harapkan tapi realitas kondisi di lapangan, masyarakat di jadikan suatu objek padahal, jika kita analisa keadaan suatu daerah baik topografi, demografi, bahkan daerah erosi yang lebih mengenal adalah masyarakat setempat, lagi pula hal untuk melibatkan masyarakat setempat itu juga telah di atur dalam beberapa buku yang terbitan – terbitan baru salah satu contoh buku adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ).

Dalam buku SPPN ini telah mengklasifikasikan berdasarkan keterlibatan di suatu bidang dalam penyusunan program kerja. Program kerja yang sering di gunakan dalam menyusun master plan adalah di antaranya pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top - dow dan buttom – up. Dengan memperhatikan pendekatan – pendekatan tersebut maka penulis lebih menguraikan pendekatan partisipatif karena dalam proses ini akan melibatkan komponen – komponen yang berdomisili di kalangan lingkungan setempat. Komponen – komponen yang saya maksud adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan tertentu dan melakukan aktivitas sesuai dengan kemauan / kemampuan mereka.

Pendekatan partisipatif adalah di mana dalam penyusunan program kerja ada keterlibatan dari berbagai elemen / komponen, baik itu elemen LSM, masyarakat, dan pemerintah setempat ( baca SPPN ). Nah...dari uraian ini untuk menciptakan suatu daerah yang nyaman, aman, damai dan produktif hingga jadikan daerah yang berkelanjutan butuh intervensi dari elemen - elemen tersebut, namun pantauan saya dalam era – perkembangan ini pemerintah daerah lebih tendensi mengambil keputusan sendiri. Untuk mengambil kesimpulan ini boleh – boleh saja pemerintah daerah melakukan hal - hal seperti itu karena di daerah PEMDA sebagai stakeholders, tapi untuk keterlibatan masyarakat dalam menyusun program kerja merupakan salah satu kerja yang sangat efektif dalam menyukseskan pembangunan yang berkelanjutan menuju kota idaman.