Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Deiyai, baru-baru telah isukan di kalangan masyarakat serta isu tersebut telah di bahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) bahwa akan dibuka jalan utama dua jalur. Jalur Jalan yang lama tidak akan di bongkar, hanya penambahan jalur jalan baru. Route jalan tersebut menghubungkan dari perbatasan distrik tigi timur hingga kota waghete dan sebaliknya.
Pada dasarnya perencanaan yang sedang di isukan oleh dinas yang terkait, perlu study kelayakan sepanjang jalan tersebut, apakah layak di bangun jalan dua jalur atau tidak. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi pada puluhan tahun mendatang. Agar, proses perencanaan tercipta suasana pembangunan yang serasi, selaras dan berkesenambungan.
Di pandang dari sisi letak geografis kabupaten deiyai serta pola pengembangan perumahan masyarakat sekitar desa waghete 1 dan 2, yang pemerintah mesti membuka jalan dua jalur harus dari bagian timipotu hingga perbatasan distrik tigi timur. Karena, masyarakat waghete akan kewalahan lahan baik itu, lahan untuk berkebun ( sekalipun daerah waghete sudah tidak ada kebun) serta tempat untuk mendirikan rumah. Jangankan tahun-tahun mendatang sekarang saja sudah sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Hal-hal kecil seperti ini yang pemerintah harus memperhatikannya secara jelih.
Pembangunan jalan dari timipoutu hingga masuk waghete 2 dan waghete 1, perlu pelebaran jalan (tidak dua jalur) saja. Karena, marga-marga asli (Mote) di daerah waghete sudah tidak ada lahan. Untuk Sementara memang punya lahan namun, puluhan tahun mendatang anak cucu mereka (Mote red) sangat susah untuk mendapatkan lahan lagi.
Para kaum intelektual jangan tinggal diam untuk mensosialisasikan pentingnya tanah untuk keturunan anak cucu ke depan di deiyai. Agar, masyarakat setempat tidak menjual-belikan tanah secara sembarangan serta tidak terasut dengan tawaran-tawaran dari kaum barjois dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Untuk menciptakan suatu kota yang ideal paling tidak suatu dinas/instansi yang di beri wewenang dalam menangani pembangunan, perlu menerapkan pendekatan bottom-up agar pembangunan terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat
Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan yang sering diunggulkan di berbagai daerah adalah pendekatan top-down. Mengapa demikian, karena pendekatan pembangunan top-down telah lama terbiasa untuk menerapkannya namun, program yang di tawarkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selama ini pemerintah merencanakan sesuai idenya sendiri (Pemerintah red) tanpa keterlibatan masyarakat setempat dalam penyusunan program.
Pembangunan pendekatan buttom-up akan terjawab harapan dan keinginan masyarakat karena, aktor utama dalam pembiayaan hingga pelaksanaan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Namun dalam pendekatan (buttom-up) akan menguras biaya dalam arti pemerintah akan mengeluarkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Tapi, mau tidak mau suka tidak suka itulah yang pemerintah harus menerapkannya.
Pada dasarnya perencanaan yang sedang di isukan oleh dinas yang terkait, perlu study kelayakan sepanjang jalan tersebut, apakah layak di bangun jalan dua jalur atau tidak. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi pada puluhan tahun mendatang. Agar, proses perencanaan tercipta suasana pembangunan yang serasi, selaras dan berkesenambungan.
Di pandang dari sisi letak geografis kabupaten deiyai serta pola pengembangan perumahan masyarakat sekitar desa waghete 1 dan 2, yang pemerintah mesti membuka jalan dua jalur harus dari bagian timipotu hingga perbatasan distrik tigi timur. Karena, masyarakat waghete akan kewalahan lahan baik itu, lahan untuk berkebun ( sekalipun daerah waghete sudah tidak ada kebun) serta tempat untuk mendirikan rumah. Jangankan tahun-tahun mendatang sekarang saja sudah sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Hal-hal kecil seperti ini yang pemerintah harus memperhatikannya secara jelih.
Pembangunan jalan dari timipoutu hingga masuk waghete 2 dan waghete 1, perlu pelebaran jalan (tidak dua jalur) saja. Karena, marga-marga asli (Mote) di daerah waghete sudah tidak ada lahan. Untuk Sementara memang punya lahan namun, puluhan tahun mendatang anak cucu mereka (Mote red) sangat susah untuk mendapatkan lahan lagi.
Para kaum intelektual jangan tinggal diam untuk mensosialisasikan pentingnya tanah untuk keturunan anak cucu ke depan di deiyai. Agar, masyarakat setempat tidak menjual-belikan tanah secara sembarangan serta tidak terasut dengan tawaran-tawaran dari kaum barjois dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Untuk menciptakan suatu kota yang ideal paling tidak suatu dinas/instansi yang di beri wewenang dalam menangani pembangunan, perlu menerapkan pendekatan bottom-up agar pembangunan terwujud sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat setempat
Dalam perencanaan pembangunan, pendekatan yang sering diunggulkan di berbagai daerah adalah pendekatan top-down. Mengapa demikian, karena pendekatan pembangunan top-down telah lama terbiasa untuk menerapkannya namun, program yang di tawarkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Selama ini pemerintah merencanakan sesuai idenya sendiri (Pemerintah red) tanpa keterlibatan masyarakat setempat dalam penyusunan program.
Pembangunan pendekatan buttom-up akan terjawab harapan dan keinginan masyarakat karena, aktor utama dalam pembiayaan hingga pelaksanaan pembangunan adalah masyarakat itu sendiri. Namun dalam pendekatan (buttom-up) akan menguras biaya dalam arti pemerintah akan mengeluarkan dana dalam jumlah yang cukup besar. Tapi, mau tidak mau suka tidak suka itulah yang pemerintah harus menerapkannya.
0 komentar
Posting Komentar