SEMINAR DIALOG KONSTRUKTIF DI SURABAYA

MASIH DI PERTANYAKAN...?

Madaibo_Tanggal 19 Maret 2011, jam 15.00-20.00 wib, tepatnya di asrama Papua Jl. Kalasan Surabaya, Jawa Timur, telah di selenggarakan diskusi terbuka antara mahasiswa /I Papua di Surabaya. Dalam hal ini mahasiswa /I tersebut membahas beberapa masalah menyangkut penyelenggaraannya seminar dialog konstruktif Jakarta – Papua. Seminar dialog konstruktif tersebut akan di selenggarakan di kampus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya namun hingga saat ini belum ada kepastian waktu pelaksanaannya?

Dalam diskusi yang di selenggarakan tersebut terjadi banyak persepsi ( pemahaman) dan terjadi pula banyak mahasiswa yang pro dan kontra. Sebelumnya mahasiswa masih tanya-tanya, untuk apa ada seminar dialog konstruktif Jakarta – papua ? Kesimpulan seminar tersebut akan di bawah kemana? Apakah datanya akan di pakai untuk menyatakan bahwa otsus masih belum gagal? output dari seminar tersebut mendorong ke dialog yang berkapasitas tinggi atau mediasi oleh pihak internasional yang independent?

Dengan berbagai macam saran, kritikan serta masukkan dari semua mahasiswa Surabaya dan terjadi pula pro dan kontra pada titik akhirnya kajian mahasiswa/I Surabaya telah terima dengan lapandada untuk pelaksanaan seminar dialog konstruktif tersebut. Hingga sampai saat ini mahasiswa meminta bahan yang akan di seminarkan untuk di pelajari lebih lanjut, agar tidak terjadi salah paham saat seminar berlangsung karena mahasiswa interpretasi hasil dari seminar dan dalam seminar tersebut yang akan di bahas adalah guna mendukung Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B).

Menurut penulis artikel ini sempat bertanya apabila seminar dialog konstruktif ini sifatnya sebatas mendukung UP4B maka mestinya kita bubarkan saja karena UP4B ini sama halnya dengan Otonomi khusus Jilid kedua, padahal rakyat Papua sedang menyampaikan aspirasi bahwa otonomi khusus telah gagal pelaksanaan di tanah Papua.

Pihak yang menjadi fasilitator dalam seminar dialog konstruktif adalah terdiri dari dua lembaga antara lain Jaringan Damai Papua ( JDP ) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI). Berdasarkan isu yang berkembangan di kalangan pemuda, mahasiswa dan masyarakat adalah LIPI dan JDP sedang menjalin kerja sama antara kedua lembaga ini dan sedang menyelesaikan / merancang program diferensial dari Otonomi khusus Nomor 21 tahun 2001.

Program yang di susun oleh kedua lembaga ini adalah Unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Dalam program UP4B tersebut yang di bahas adalah sebagai salah satu pendekatan bagi berbagai persoalan sosial, politik, hukum bahkan untuk menangani berbagi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang masih terbengkalai selama ini kata muridan sekaligus sebagai Pimpinan Jaringan Damai Papua ( Read Jubi.com).

Namun, dengan hadirnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B) ini akan menjawab semua persoalan yang di kemukakan oleh ketua JDP ini? apakah dialog dalam rangka mempercepat pembangunan dibawah payung UP4B (bangun jembatan, jalan raya, pelabuhan2, investasi besar-besaran)atau dialog menurut versi rakyat Papua yang mediasi pihak internasional ?

Proses penyusunan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat ( UP4B) ini, di luar dari dugaan rakyat papua. Karena sementara rakyat papua sedang mendorong Dialog Internasional yang mediasi oleh pihak ketiga dan moment itulah akan terungkap berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua misalnya masalah sosial, politik, hukum bahkan untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Untuk di pahaminya Apapun upaya yang di lakukan oleh pihak NKRI itu merupakan sebuah gula – gula yang di berikan kepada rakyat papua( Sekalipun permen yang harum dan wangi namun di lidah rakyat Papua sudah menjadi Asing), sehingga menjawab persoalan papua mesti di mediasi oleh pihak internasional yang netral. UP4B, rakyat serta alam papua telah menolak dan kembalikan ke NKRI karena program ini versi kedua Otonomi khusus.

MASA PENANTIAN DIALOG JAKARTA _ PAPUA

Ones Madai*……Setelah mengikuti dan menyimak perkembangan wacana di kalangan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kaum intelektual serta pejuang ( aktivis ) yang tidak di sebutkan namanya, tentang perubahan politik perjuangan masalah Papua hingga kini merejalelah di Ras Melanesia tentang DIALOG JAKARTA – PAPUA. Sehingga wacana tersebut menjadi pro dan kontrak antara beberapa organ dalam Komite Perjuangan Pembebasan Papua Barat.

Wacana yang berkembang di masyarakat sangat signifikan sehingga para pemuka – pemuka, serta elemen yang terlibat langsung dalam konsep tersebut agar supaya perlu koordinasi dan menjelaskan secara detail ke organ – organ yang belum memahami dampak - dampak wacana ( Dialog Jakarta – Papua) yang akan terjadi pada massa yang akan datang sambil memperhatikan dan memproteksi kondisi Papua Barat pada massa silam dan masa sekarang. Namun di balik itu timbul pertanyaan yang sangat akurat. Wacana tersebut berasal dari mana? Ketika Implementasi hal ini, Siapa – siapa yang terlibat langsung dalam dialog itu ? Apakah para aktivis saja yang terlibat dalam dialog ini ? atau ka, Ada koalisi Organ – organ perjuangan Papua Merdeka ?

Jika dalam dialog tersebut hanya satu pranata yang terlibat maka akan ada bedah persepsi sehingga sebelumnya harus ada komunikasi yang jelas, walaupun wacana tersebut telah berkembang cukup lama dan telah terpublikasi lewat media, baik itu media masa, media elektronik dan lain – lain.

Dalam dialog tersebut NKRI menjawab gagasan atau ide yang kita kemukakan ataukah NKRI monolog dari jakarta, yang tidak pernah di komunikasikan ke Papua Barat sehingga Negara Indonesia mengambil keputusan dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan seperti, Peraturan pemerintah ini dan itu, Inpres ini dan itu dikeluarkan, Undang-Undang ini dan itu dikeluarkan intinya hanya satu yakni untuk diberlakukan di Papua Barat padahal di Papua sudah ada UU 21/2001 tentang OTSUS yang telah di luncurkan dari jakarta, sekalipun umurnya sembilan tahun namun Implementasinya tidak berjalan dengan efektif . Dialog jakarta - Papua merupakan agenda nasional Dengan demikian ke depan Papua bisa lebih baik dalam arti Berdiri Sendiri ( Negara Merdeka ). Dengan dialog ini diharapkan akan tumbuh persepsi dan pemahaman yang sama dalam membangun bangsa Papua.

Dan kini Hari semakin gelap, manusia semakin hilang dari Bumi Cendarawasih, martabat dan Harga diri Bangsa Papua semakin di tindas kembalilah kepankuan tanah papua dan persatukan tali perjuangan, eratkan tali persaudaraan tidak di pandang dari ras, suku dan bangsa tapi kita adalah Ras Melanesia untuk meraih dan memperebut apa yang menjadi hak kita ( Bangsa Papua Barat ) dan kembalikan apa yang menjadi hak mereka ( NKRI ) sehingga dengan semangat dan kekompakkan dari semua elemen masyarakat untuk mendukung Dialog tersebut.

Sebagai bahan renungan sejarah mencatat bahwa” ARI MUSTOPO ” seorang perancang PEPERA ia mengatakan bahwa : ” jika PAPUA mau merdeka maka pergi dan mengemislah ke Amerika atau pergi ke bulan dan buat salah satu pulau di sana ( Bulan ) agar kamu ( orang papua) bisa merdeka karena kami ( NKRI ) tidak mencintai orang papua tapi mencintai tanahnya ( Tanah Papua beserta Sumber daya Alamnya)”. Sekian Opini Saya

DIALOG JALAN UNTUK MERDEKA

Oleh : Natan Tebai

Ternyata manusia selalu menjujung tinggi nilai-nilai damai untuk memperoleh kesejahteraan dan kemakmuran dalam hidup. Ketika kesejateraan dan kemakmuran serta rasa damai dalam hidup itu sengaja di hilangkan maka harus lawan. Sangat bangga hati ketika melihat rakyat Papua yang sudah dan sedang berjuang kurang-lebih 40 tahun untuk memperoleh kemerdekaan atas bangsa Melanesia, dearah, dan kekayaan dikelolah berdasarakan niat sendiri. Ketika sekarang malah terjadi di Papua sangat banyak tantangana dalam arena pemerintahan yang membabi-buta terjadi Pemekaran. segala lini dalam rana Pemerintahan di kuasai oleh bangsa MelaYU “ Orang Indonesia ” hanya bermotiv mengais kekayaan tanpa memiliki niat untuk membangun dan megembangkan sumber daya manusia.

Tawaran Otonomi Untuk Kesejateraan

Sejak tahun 2000 zilam dalam kongres di GOR Jayapura telah disepakati beberapa agenda pokok tangtang nasib bangsa papua, teringat hanyalah 1. orang papua bukanlah bangsa melayu namun orang papua adalah bangsa Melanesia perbedana ras tidak dapat disatukan, kemerdeakaan dan kebebasaan untuk bangsa papua harus ada bukti yang kogrit. Urai tersebut di lanjutkan ke Presiden Republic Indonesia B.J.Habibie untuk segera memberikan kemerdeakan yang sepenuhnya pada bangsa Melanesai di Papua Barat. Tepat, 26 Februari 2000 asprasi Bangsa Papua di kemas rapi dan dibawa dalam suatu pertemaun resmi dengan Presiden RePublik Indonesai Serikat. Pada pokok pembahasan rakyat Papua datang mohon pamit dengan Negara Repubulik namun berhasil di lencengkan oleh Presiden B. J. Habibie, katanya “ Bangsa Papua Pulang dan Renungkan “. Ternyaata ungkapan tersebut mengandung makna simbolis yang amat mendalam membuat Rakyat Papua semakin di gilakan oleh Tsunami politik yang membabi buta dimana Team 100 di hadiakan Special Autonomy.

Dalam Era Otonomi Khusus ternyataa sangat jelas bahwa dimana setiap daerah di Papua ada pembunuhan, penculikan, penangakapan dan membludakanya penduduk transmigrasai menuju Papua, penguasaan lahan penduduk pribumi, rasa termarginalisasi diatas tanah, terjadi bencana kelaparan maha dasyat, wabah penyakit kolera, yang paling menyayat hati adalah terjadinya pemekaran di berbagai benua Papua. Papua berhadiahkan pecahkan konsentarasinya dimana adanya provinsi papua barat dan tidak terhitung kabupatena pemekarannya maha lebih tanpa memperhitungkan sumber daya manusianya unutk terusberkarya aatas ladangnya. Bnayk dirikan faksi unutk memecah bela persatuan dan kesatuan dalam memperjaungakan kemerdekaan di papua. Adanya politik adu domba antar rakyat papua.

Hasil Refleksi Adalah Dialog

Merefleksikan semua itu maka tidak adanya kaum rohaniawan banyak bergumul unutk berdoa, kadang menyuarakan aspira rakyat terutama Bapak Zokrates Yoman gagasannya bagikan air yang mengalir sempat meresakan Republik ditambah lagi buku Sendius Wonda tetang Tengelamnya Rumpun Melanesia memalukan sekali bahwa buku itu tidak di perkenan untuk jual beli dan dikonsumsikan oleh kaum awam padahal amat membantu memberiakn solusi “ Takut ” Lebih, mengencarkan buku “ Dialog Jakarka-Papua” yang di tulis langsung oleh Pastor DR. Neles Kebadaby Tebai secara panjang lebar menulis fenomena Marginalisasi, pelanggaran HAM, Bobroknya pendidikan, dan Pelayanan kesehatan amat mematikan kareakter. Seruanya dalam buku Dialog Jakarta-Papua “ Negara Rebublik Serikat agar segera adakan Dialog Nasional dimediasi negara ketiga “. Usulan Pastor Neles Tebai sangat kadang ada benarnya juga ada tidak benarnya karena setiap orang menanggapi dengan berbagai versi dan perssepsi yang berbeda. Inti dari buku “Dialog Jakarta-Papua “ adalah Pemerintah Rebulik Serikat dan Rakyat Papua harus duduk bersatu adakan Dialog bicara masalah Papua dan Pemerintah Jakarta mengenai masalah-masalah yang terjadi di Papua. Hal ini “ Dialog “ akan terjadi dengan mediasi pihak ke-tiga, Siapa ???? dalam statemen yang dikeluarkan oleh kogres Amerika sub komite Asia dan Pasifik Enni Faleomavega dan Sub Komisi Afrika Donald M. Payme. Dalam letter’S yang dikirimkan pada 7 Nopember 2009 untuk Presiden Rebublik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono agar segera selenggara Dialog antar Pemerintah Indoensia Serikat dan Rakyat Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga, menurut saya bisa jadi Negara-negara Adi Kuasa “ Amerika, Inggris, ataukah Siapa ???? “ Negara yang akan menjadi Mediator merupakan Negara yang memiliki jiwa Independenitas tidak memihak pada Negara Indonesia ataupun Negara Papua semua itu untuk dapatkan solusi sehingga tidak adanya pertenggaraan hanya karena perbedaan ideology “ kemerdekaan ”

Siapa Peserta Dialog

Dalam waktu dekat tidak salah tahun ini juga akan berakhir dan berakhirnya tahuan dekolonialisasi apakah benar akan terjadi dialog itu ? tapi kapan mungkin juga tahun depan. Pantas kita pikirkan sekarang bahwa Pemerintahan Indoensia Serikat telah membuat kuda-kuda untuk memecah-belakan persatuan dan kesatuan dimana membludaknya militeris di seluruh pelosok Papua akan membawa dampak positif bagi negara agar membunuh dan adakan intimidasi bagi rakyat Papua yang akan jadi peserta Dialog itu.

Peserta atau anggota dialog itu bisa anggota dari DAP, PDP, OPM, dan kaum Pribumi. Harus hati-hati dalam memilih anggota dialog tersebut mesti segera disiapkan karean itu akan terjadi secara tiba-tiba kadang di luar batas kesadaran manusia. Anggota Dialog dalam arena Negara Indonesia Serikat juga sudah siapkan dan mencari orang yang akan dikutkan dalam Kongress Dialog tersebut. Orang Papua yang berjiwa Indonesia tidak pernah menghargai dan merasakan penderitaan rakyat pun sedang siapkan diri. Paling ditakutkan dan bahaya anggota atau peserta Dialog itu adalah orang Papua yang berjiwa Indonesia jika demikian apakah kemerdekaan yang dimpikan oleh bangsa Melanesia “Orang Papua “ akan terjadi ataukah orang Papua nekat hidup dalam arena pergulatan dan kepunahan sehingga kelak tinggal cerita ?

Agenda Dialog

Dalam agenda Dialog tidak akan dibicara tetang kemerdekaan akan Bangsa Papua Barat karena bicara merdekaan pemernitah Indoensia Serikat akan rasa ngeri dan rasa aneh alasan mendasar adalah kesiapan akan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum siap maka harus disipakan dulu. SDM yang ada sekrang banyak didikan Indonesia yang mentalnya Korupsi, Kolusi dan Nepotismr (KKN) punya nilai-Egosime yang sangat tinggi maka harus ada kesejateraan dan kemakmuran terlebih dahulu.

Agenda yang akan masuk dalam Dialog adalah aksi-akasi militer yang melanggar Hak Asasi Manusia ( HAM ) , Aspek Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Infrastruktur tidak penting dibiarakan karena itu akan lakukan ketika rakyat Papua memperoleh kemerdekaan. Pembangunan yang diperagakan oleh Negara Indonesia serikat sekarang penuh dengan kepalsuan makanya bangunana itu selalu terkesan buang waktu, tenaga karena pembanguan bermotiv uang bukan bermotiv kwalitas. Mungkin juga ini masuk dalam istilah “ Evaluasi Otonomi Khusus “ karena essensi dari Otonomi Khusus ( OTSUS ) adalah empat aspek pokok tersebut.

Hasil Papua Ibarat Federal Ataukah Otorita

Sangat dikwatirkan Karena berbagai jurus yang diperagakan oleh Indoensia Serikat saat ini dikalagan Rakyat Papua adalah hasil pergumulan dari itu asalanya dari tokoh-tokoh Papua yang bermata uang seperti dikategorika dalam LSM, Peneliti-peneliti, Tokoh AGAMA, Tokoh Adat, tokoh masyarkat dan pemerintah. Banyak sekali issue yang disebar lusakan istilah Papua akan jadi otorita yang memiliki pemerintahan sendiri namun dibawa naungan pemerintah Indonesia Serikat ataukah Federal. Dalam pertemuan LSM, Pejabat Papua dan Tokoh OPM dengan Presiden itu selalu usulkan dua istilah itu. Kedua istilah tatap berjalan dengan istilah Otonomi Khusus dan didanai dari sumber Otonomi itu.

Benar, Rakyat Papua mau merdeka sepenuhnya ? mungkin harus sabar melalu proses demi proses walaupun itu melelahkan sekali tapi itulah proses katanya dalam kamu Indonesia “ Papua adalah dapurnya Indoensia “ rakyat Papua jangan buru-buru ingin merdeka siapkan SDM yang mapan dulu.

Wajah Pemeirntah Federal Ataukah Otorita

Setiap daerah yang dimekarkan guna mencari pendapatan dimana setiap orang dibukan untuk mencari Jabatan untuk korupsi uang dan menari-nari dalam alam kesenangan dengan habisakan dan lebih parahnya setiap dearah Suku-bangsa ingin memekarkan diri tana memiliki SDM yang mapan dan pengurasan kekayaan alam terjadi dan penghancuran kekayaan alam terjadi, manusianya mati karena penyakit, lapar, termarginal, setiap lini dikuasai sehingga suara merdeka dkuburkan dalam lingkaran kematian di samping itu yang lebih parah Papua sekarang dan kelak sudah dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) .

kapan Papua Merdeka, ?

Tulisan ini sifatnay opini boleh dikritik bila ada kurang paham atau lebih paham ( Penulis adalah anak mahasiswa Fisip Uncen )